Pajak Dividen: 10% dan Cara Mendapat Pembebasan

Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Di Indonesia, dividen dikenakan pajak 10% PPh Final. Tapi sejak 2021, ada aturan baru yang memungkinkan Anda mendapatkan pembebasan pajak 100% — jika Anda memenuhi syaratnya. Pahami dulu konsep dividen dan total return sebelum fokus pada strategi pajak.

Aturan Lama: PPh Final 10%

Sebelum UU Cipta Kerja, dan masih berlaku sebagai aturan dasar:

• Dividen dari perusahaan dalam negeri kepada orang pribadi dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% (bersifat final)
• Pajak dipotong langsung oleh perusahaan yang membayar dividen

Contoh:

• Anda punya saham BBRI dan menerima dividen Rp 5 juta
• Pajak 10% = Rp 500.000
• Yang Anda terima bersih: Rp 4,5 juta

Aturan Baru: Bebas Pajak Jika Diinvestasikan Kembali

UU Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) mengubah ketentuan pajak dividen secara signifikan. Kemudian diatur lebih detail dalam PP Nomor 9 Tahun 2021 dan PMK Nomor 18/PMK.03/2021.¹

Inti aturan baru:

Dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Artinya: pajak dividen bisa menjadi 0% jika Anda menginvestasikan kembali dividen tersebut.

Syarat Pembebasan Pajak Dividen

Untuk mendapat pembebasan, Anda harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Investasikan Kembali di Indonesia

Dividen harus diinvestasikan kembali ke instrumen yang diakui, meliputi:

Kategori	Contoh Instrumen
Surat berharga negara	SBN, ORI, sukuk ritel
Obligasi/sukuk	Obligasi korporasi, sukuk
Saham	Saham di BEI
Reksa dana	Semua jenis reksa dana
Investasi infrastruktur	Melalui KIK EBA, DIRE
Deposito	Deposito bank dalam negeri
Investasi lainnya	DPLK, modal ventura, dll.

Pada dasarnya, hampir semua instrumen investasi yang tersedia di Indonesia memenuhi syarat.

2. Batas Waktu Investasi

Ketentuan	Batas Waktu
Investasi harus dilakukan	Paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima
Investasi harus dipertahankan	Minimal 3 tahun kalender sejak diinvestasikan

Contoh: Dividen diterima Juni 2026

• Harus diinvestasikan paling lambat: 31 Maret 2027
• Harus dipertahankan sampai minimal: 31 Maret 2030

3. Laporan ke Dirjen Pajak

Anda harus melaporkan realisasi investasi dividen dalam SPT Tahunan. Formulir khusus disediakan untuk ini.

Bagaimana Prosedurnya?

Jika dividen langsung diinvestasikan kembali:

1. Perusahaan membagikan dividen
2. Anda menginvestasikan dividen ke instrumen yang memenuhi syarat
3. Saat lapor SPT, laporkan bahwa dividen telah diinvestasikan kembali
4. Pajak 10% tidak dipotong

Jika dividen tidak diinvestasikan kembali:

1. Perusahaan membagikan dividen
2. Pajak 10% dipotong otomatis oleh perusahaan
3. Anda menerima dividen bersih (setelah pajak)
4. Laporkan sebagai penghasilan final di SPT

Perhitungan Dampaknya

Mari lihat seberapa besar dampak pembebasan pajak ini dalam jangka panjang:

Skenario: Portofolio Rp 500 juta, dividend yield 3%

	Tanpa Pembebasan	Dengan Pembebasan
Dividen per tahun	Rp 15 juta	Rp 15 juta
Pajak 10%	Rp 1,5 juta	Rp 0
Dividen bersih	Rp 13,5 juta	Rp 15 juta

Selisih Rp 1,5 juta per tahun. Dalam 20 tahun dengan compounding, perbedaan ini menjadi signifikan.

Simulasi 20 Tahun (Reinvest Dividen)

Tahun	Tanpa Pembebasan	Dengan Pembebasan	Selisih
5	Rp 575 juta	Rp 580 juta	Rp 5 juta
10	Rp 661 juta	Rp 672 juta	Rp 11 juta
20	Rp 873 juta	Rp 904 juta	Rp 31 juta

Asumsi: return saham 10%/tahun, dividend yield 3%, reinvest semua dividen.

Rp 31 juta mungkin tidak terlihat dramatis, tapi ini uang gratis yang Anda dapat hanya dengan menginvestasikan kembali dividen yang memang sudah ingin Anda investasikan.

Apakah Berlaku untuk Dividen Reksa Dana?

Tidak relevan. Keuntungan reksa dana (termasuk pembagian hasil/dividen reksa dana) sudah bebas pajak untuk investor individu berdasarkan UU PPh. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang aturan reinvestasi untuk reksa dana.

Ini semakin memperkuat keunggulan reksa dana dari sisi pajak.

Dividen dari Luar Negeri

Jika Anda menerima dividen dari saham luar negeri (misalnya saham AS melalui Gotrade atau Pluang):

• Dividen luar negeri juga bisa dikecualikan dari PPh jika diinvestasikan kembali di Indonesia
• Syarat dan batas waktu sama dengan dividen dalam negeri
• Anda juga bisa mengkreditkan pajak yang sudah dipotong di negara sumber (tax credit)

Untuk dividen saham AS, Amerika sudah memotong withholding tax 30% (atau 15% jika ada tax treaty). Pajak ini bisa dikreditkan terhadap PPh di Indonesia.

Tips Praktis

1. Jika Anda investor pasif jangka panjang — manfaatkan pembebasan

Jika Anda memang berencana menginvestasikan kembali semua dividen (yang seharusnya memang dilakukan investor pasif), maka pembebasan pajak ini gratis. Anda tinggal memastikan pelaporan SPT sudah benar.

2. Jika Anda butuh dividen untuk hidup — pajak 10% masih wajar

Untuk pensiunan atau investor yang mengandalkan dividen untuk biaya hidup, pajak 10% tetap tergolong rendah. Tidak perlu memaksakan reinvestasi jika memang butuh cashflow.

3. Reksa dana lebih sederhana

Jika Anda tidak mau pusing dengan administrasi pembebasan pajak dividen, investasi melalui reksa dana indeks menghilangkan masalah ini sepenuhnya. Manajer investasi mengelola dividen internal dan Anda tidak kena pajak sama sekali.

Ringkasan

Hal	Keterangan
Tarif pajak dividen standar	10% PPh Final
Bisa bebas pajak?	✅ Ya, jika reinvest di Indonesia
Dasar hukum	UU Cipta Kerja 2020, PP 9/2021, PMK 18/2021
Batas waktu reinvest	Akhir bulan ketiga setelah tahun pajak
Minimal holding	3 tahun kalender
Berlaku untuk reksa dana?	Tidak perlu — reksa dana sudah bebas pajak

📖 Panduan lengkap: Untuk perbandingan pajak seluruh instrumen investasi sekaligus, baca Panduan Pajak Investasi Indonesia: Semua Instrumen dalam Satu Halaman.

---

Disclaimer: Artikel ini hanya untuk edukasi, bukan saran pajak. Konsultasikan dengan konsultan pajak untuk situasi spesifik Anda.

Contoh Perhitungan Pajak Dividen

Skenario 1: Dividen Biasa (Diambil Tunai)

Anda memiliki 10.000 lembar saham BBCA. BBCA membagikan dividen Rp 400 per lembar.

• Total dividen bruto: 10.000 × Rp 400 = Rp 4.000.000
• PPh Final 10%: Rp 4.000.000 × 10% = Rp 400.000
• Dividen bersih yang diterima: Rp 3.600.000

Pemotongan dilakukan otomatis oleh emiten/kustodian. Anda tidak perlu menghitung atau menyetor sendiri.

Skenario 2: Dividen Bebas Pajak (Diinvestasikan Kembali)

Dengan dividen yang sama (Rp 4.000.000), Anda memilih untuk menginvestasikannya kembali ke instrumen domestik.

Syarat yang harus dipenuhi:

1. Investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir
2. Holding period minimal 3 tahun kalender
3. Investasi di instrumen yang disetujui: saham Indonesia, reksa dana, SBN, dll.

Jika syarat terpenuhi: Rp 4.000.000 bebas pajak dividen — seluruhnya bisa diinvestasikan kembali.

Dividen dari Saham Asing: Berbeda Aturannya

Jika Anda berinvestasi di saham AS melalui Gotrade atau Pluang, aturan pajaknya berbeda:

• Witholding tax AS: 30% (bisa turun ke 15% dengan formulir W-8BEN jika ada perjanjian tax treaty)
• Indonesia-AS Tax Treaty: Indonesia dan AS memiliki tax treaty yang mengurangi witholding tax menjadi 15%
• Pelaporan di SPT: Harus dilaporkan sebagai penghasilan luar negeri, tapi kredit pajak bisa diklaim untuk pajak yang sudah dipotong di AS

Ini salah satu alasan mengapa banyak investor Indonesia lebih memilih ETF akumulasi (non-distributing) untuk eksposur global — tidak ada dividen yang dipotong pajak.

Reksa Dana: Mengapa Lebih Efisien Secara Pajak?

Reksa dana di Indonesia tidak membagikan dividen ke investor. Sebagai gantinya, dividen dari saham dalam portofolio reksa dana diakumulasikan ke dalam NAV (Nilai Aktiva Bersih). Ini berarti:

1. Tidak ada pajak dividen yang dipotong di level investor
2. Seluruh nilai dividen tetap “berkembang” di dalam reksa dana
3. Capital gain dari reksa dana pun bebas pajak untuk investor individu

Aspek	Saham Langsung	Reksa Dana
Pajak dividen	10% PPh Final	0% (diakumulasi)
Pajak capital gain	0,1% PPh Final per transaksi jual	0%
Efisiensi jangka panjang	Lebih rendah karena pajak dividen	Lebih tinggi

Ini adalah keunggulan pajak yang signifikan dan salah satu alasan reksa dana indeks lebih efisien dibanding membeli saham langsung untuk jangka panjang.

Artikel Terkait

• Pajak Investasi di Indonesia — Ringkasan PPh dividen dan capital gains untuk investor saham dan reksa dana.
• PPh Final Saham: 0,1% Transaksi Jual — Cara kerja pajak PPh final 0,1% pada setiap transaksi jual saham.
• Pajak Reksa Dana: Keuntungan yang Jarang Diketahui — Mengapa reksa dana lebih efisien pajak dibanding saham langsung.
• Cara Lapor SPT Investasi Saham & Reksa Dana — Panduan lapor pajak investasi di e-Filing DJP Online 2026.

Footnotes

1. Sumber: DJP - Mau Dividen Bebas Pajak? dan DJP - Konsep Pajak Dividen UU Cipta Kerja ↩